Launching Sistem Informasi Perencanaan Pelaloran dan Keuangan Daerah (SIPPKD)
- 06 Maret 2019
- 444 Kali
Bandar Lampung. 5 Maret 2019. Bupati Lampung Tengah menghadiri acara Launching Sistem Informasi Perencanaan Pelaloran dan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Gubernuran Bandar Lampung. Sistem hasil Adopsi dari Propinsi Sumatera Utara tersebut telah melalui langkah langkah antara lain dengan mengadakan studi banding yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Kabupaten dan Kota.dan telah dipresentasikan uji cobanya di KPK lapor Pj.Sekdaprop. Hamartoni Alhadis. Acara yang dihadiri langsung oleh Ketua KPK Agus Raharjo. Deputi.Kementeruan Dalam.Negeri Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati Walikota se Propinsi Lampung serta TAPD dan OPD Propinsi Kabupaten Kota juga diberikan penjelasan oleh Ketua KPK tentang trend Negara maju. Dikatakan Ketua KPK Indonesia punya keyakinan akan menjadi maju kedepan termasuk negara maju ke.empat dunia jika semua elemen dan unsur masyarakat turut melaksnakan pembangunan dan komitmen untuk kesejàhteraan rakyat. Lebih lanjut ketua KPK mengatakan bahwa bahwa negara maju 10 atau 20 tahun mendatang mungkin bukan untuk kita tetapi untuk anak cucu.kita yang tonggak keteladanannya harus dimulai dari sekarang. Gubernur Lampung dalam.sambutannya mengatakan bahwa kerja pemerintah sebenarnya tidaklah sulit sulita amat. Kumcinya adalah bagaimana memanfaatkan dana yang masuk untuk keperluan belanja sesuai ketentuan yang diberlakukan. Selama ini saya selalu lembur lembur dengan TAPD mengecek satu persatu setiao kegiatan agar ànggaran dapat tepat sasaran dan efisien mungkin. Tapi dengan adanya Sistem Informasi Perencanaan Prlaporan Keuangan Daerah atau SIP PKD yangbakan dilaunching ini semua anggaran àkan tersistem sehingga tidak.akan tumpang tindih satu sama lain jelasnya. SIPPKD yang dilaunching ini kan dipergunakan dalam rangka pelaksanaan e planning e budgeting dan e ssh atau standar satuan harga. Dengan demikian tidak ada lagi harga di OPD A dan di OPD B dengan bahan yang sama tetapi beda harganya. Àcara yang dilanjutkan dengan evaluasi rencana aksi KPK tetsebut dilanjutkan dengan evaluasi oleh Deputi Bidang Pencegahan àtau Korsuggah yang dipimpin dari KPK langsung yaitu Adliansyah Harahap àtau yang dikenal dengan Pak Choki. (Diskomimfo humas)
